Blora (KKI Jateng) – Bertempat di aula Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Blora tanggal 22-1-2024, Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Jawa Tengah melalui Drs. Mamik Slamet, MM,.Pd selaku Komisi II Bidang data dan administrasi kependudukan bekerja sama dengan KKI Kabupaten Blora berkontribusi dalam Rakortas membahas Sinergi dokumen perencanaan Perbup Kabupaten Blora Nomor 22 tahun 2023 tentang Grand Desaign Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk tahun 2021 – 2045) mengintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 – 2030).
GDPK Kabupaten sangatlah urgen, semua menyadari bahwa proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi dan sinergitas antara variabel demografi dengan variabel development. GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
Ketua Bappeda A. Mahbub Junaidi, S.Pd, M.Si, didampingi para Kepala Bidang memberikan apresiasi atas masukan KKI yang difasilitasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Blora, terutama terkait kecenderungan parameter, isu permasalahan, strategi, dan sasaran serta program yang tersusun dalam jangka waktu 20 tahun, dìjabarkan sesuai road map 5 tahunan.
“Dokumen GDPK memiliki kesamaan Visi salah satunya upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia” tuturnya. Senin (22/01/2024).
Lebih lanjut Mamik menjelaskan, bahwa dalam GDPKD terdapat 5 cakupan bidang yakni: a) Peningkatan kualitas penduduk, b) Pengendalian jumlah penduduk, c) Kesejahteraan leluarga, d) Pengarahan dan mobilisasi penduduk, serta e) Administrasi data base penduduk.
Sebelumnya, Anton Suwoto S.Kep Ners, MM Kabid Kependudukan dan Drs. Darwanto Ketua KKI Blora menyampaikan paparan singkat kondisi existing penduduk hingga sasaran pembangunan kependudukan yang termuat dalam GDPK Blora.
Ditempat yang sama, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Dr. Hajar Ahmad Chusaini, ST, MT merespon akan memasukkan narasi isu permasalahan dan substansi GDPK dalam perencanaan yang sedang disusun dengan penyesuaian data kuantitatif dari BPS. Sebagian memang sudah ada kesamaan.
Dibahas juga Indek Pembangunan Manusia (IPM) Blora yang tahun ini meningkat menjadi 70,63 masih perlu ditingkatkan lagi meliputi indikator pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Hadir dalam Rakortas adalah dari unsur Dinas Dalduk & KB, Bappeda, Dinas Kesehatan, KKI Jateng, KKI Blora. -ms- edit BU
